pengabaian manusia Indonesia terhadap etika politik Pancasila

pengabaian manusia Indonesia terhadap etika politik Pancasila

BELAKANGAN ini, banyak kalangan mengeluhkan betapa Indonesia mengalami beraneka masalah di bidang politik. Terutama begitu masifnya kasus korupsi yang justru melibatkan banyak tokoh penyelenggara negara yang seharusnya menjadi teladan. Belum lagi soal penggunaan politik identitas dalam berbagai ajang kontestasi politik yang memecah belah kebhinnekaan bangsa. Juga beraneka tingkah pragmatis lain yang orientasi sesungguhnya hanyalah kekuasaan.

Berbagai masalah di atas kemudian dinisbatkan pada abainya manusia Indonesia akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila atau pengabaian manusia Indonesia terhadap etika politik Pancasila. Hanya sayangnya, pengidentifikasian masalah di atas belum dibarengi dengan perumusan konkret apa sebenarnya yang dinamakan etika Pancasila. Seakan ingin mencari satu obat dengan nama tertentu, tapi kita sendiri tidak tahu rupa, kemasan dan isi dari obat tersebut.

Etika Politik

Selama ini belum ada upaya sistematis untuk menjabarkan apa itu etika politik Pancasila. Etika politik sendiri secara umum merupakan ìetika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya serta membahas legitimasi etis kekuasaan. (Magnis-Suseno, Etika Politik, GPU, 2015C: 10). Dalam konteks etika politik Pancasila, yang dipertanyakan tentunya tanggung jawab dan kewajiban manusia Indonesia.” Untuk itu, tampaknya kita perlu menelaah hubungan antara kelima sila Pancasila mengenai dimensi politik manusia sebagai satu keseluruhan. Maka itu, ada lima poin telaah yang bisa dikemukakan dalam rintisan etika politik Pancasila.

Pertama, berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia sesungguhnya bukanlah negara teokrasi berbasiskan satu agama, tapi juga bukan negara sekuler yang tidak membolehkan pelibatan nilai-nilai agama dalam wilayah publik. Sebaliknya, Indonesia mengakui nilai-nilai agama masuk ke dalam wilayah publik, termasuk politik, tapi tidak eksklusif pada nilainilai satu agama.

Kedua, terkait sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, politik di Indonesia harus dijalankan dengan semangat keadaban dalam kerangka masyarakat madani yang dilandaskan pada dua sendi: kebebasan dan supremasi hukum. Artinya, kebebasan berekspresi, berserikat dan mengeluarkan pendapat tidak boleh dibelenggu asalkan berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Primordialisme

Kemudian, politik yang mengobarkan aspek primordialisme semata dengan semangat permusuhan tanpa mengedepankan platform dan program politik dianggap tidak etis oleh Etika Politik Pancasila. Toleransi dalam perbedaan preferensi politik juga harus dijaga.

Ketiga, sehubungan dengan sila Persatuan Indonesia, praktik politik di Indonesia harus diarahkan pada semangat menjaga kebhinnekaan dalam kerangka NKRI. Maka itu, sistem politik Indonesia mesti merawat kebhinnekaan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap praktik politik yang mengancam kebhinnekaan.

Keempat, seturut sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, segala praktik penyelenggaraan negara harus dikembalikan kepada rakyat. Dalam dimensi praksis, segala kebijaksanaan serta keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (legitimasi hukum), mewakili kepentingan rakyat (legitimasi rakyat), dan berdasarkan prinsip-prinsip moralitas (legitimasi moral). Karena itu, segala kebijakan politik dan perilaku para politikus haruslah tunduk pada ketentuan hukum, kepentingan rakyat, dan prinsip-prinsip moral. Maka praktik politik transaksional dalam perumusan kebijakan yang kadang melibatkan tindak korupsi oleh sejumlah oknum politisi adalah praktik yang terkutuk.

Kelima, sesuai dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, segala penyelenggaraan negara haruslah diarahkan bagi terwujudnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, fasilitas pajak, dan lain sebagainya harus secara matang dirumuskan oleh politisi kita demi melahirkan kebijakan yang tepat-sasaran.

Perumusan etika politik Pancasila seyogianya bisa menjadi bintang penuntun bangsa ini untuk menyaksikan munculnya para negarawan memimpin bangsa ini.

( Satrio Wahono MPhil. Pengajar Filsafat Pancasila di FEB Universitas Pancasila. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 4 Oktober 2017 )

Mari Berbagi

Kontributor By: On: ♦ Mari Berbagi, SHARE jika Bermanfaat.


Subscribe

Tuliskan Alamat email anda dibawah :

No Responses


MEREKA MEMBUTUHKAN BANTUAN ANDA.. BERAPA BESAR JIWA SOSIAL ANDA ..?
LAYANAN SURVEY ONLINE

Tinggalkan Balasan




informasi hasil pencarian google, yahoo, bing, tentang seo, kontak, alamat, SMS center, facebook, twitter, google Plus, Line, whatsapp, Instagram, telegram, youtube, Donasi, sumbangan, Donatur, Relawan, Dewan Pengurus Pusat, Badan Kesejahteraan Sosial, Badan pendidikan dan pelatihan, Badan Pers Media Cyber, Badan Ekonomi Kerakyatan, Badan Advokasi Publik, Forum Komunikasi dan Konsultasi, Berbagi Rezeki antar sesama, Program Sejahtera Bersama, forum tanya jawab, apa yang kamu pikirkan, ORGAN, LEMBAGA, BADAN, WAKIL WAKIL MASYARAKAT, UNDANG UNDANG, PUTUSAN PUTUSAN, ATURAN ATURAN, PERNAK PERNIK UNIK, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENANGGULANGAN SOSIAL, PENGENDALIAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN SOSIAL, PENDAMPINGAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL, JAMINAN SOSIAL, KESEHATAN MASYARAKAT, BISNIS DAN USAHA, BUMI & LINGKUNGAN, EKONOMI RAKYAT, POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, JURNALIS & CYBER MEDIA, SEJARAH, SENI & BUDAYA, DUNIA PENDIDIKAN, TEKNOLOGI INFORMATIKA, situs Pulsa gratis Dunia maya Website Lembaga Generasi Penerus Sosial GENPENUS Belajar dan Berkarya Untuk Kepentingan Bersama , Masyarakat dan Negara . Pusat Layanan Berita Informasi Organisasi, Lembaga, Badan Usaha, Wakil Rakyat, Undang Undang, Peraturan, keputusan, Unik, Menarik, Kesejahteraan, Penaggulangan, Pengendalian, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan, Pendampingan, Berita, Bantuan, Kesehatan, Masyarakat, Bisnis, Usaha, Bumi, Lingkungan, Ekonomi, Politik , Hukum, Keamanan, Jurnalis, Media cyber, Sejarah, Seni, Budaya, Pemuda, Pendidikan, Teknologi, Informatika, aktivitas GENPENUS pusat, pendidikan, latihan, aplikasi online terbaik, organisasi terbaik, lsm terbaik, lembaga terbaik, ormas terbaik, orsos terbaik, lsm, ormas, organisasi , lembaga sosial , organisasi sosial, ekonomi, keuangan, lembaga pendidikan, website organisasi terbaik dan terpercaya di indonesia.



error: Hak Cipta Dilindungi ALLAH SWT !!!!!